.A. Pajak dalam persepektif hukum ekonomi
Pakar ekonomi konemporer mndefinisikan pajak sebaagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu, ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasiikan untuk mencukupii kebutuhan pangan secara umum da untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.
Dari pengertian mengenai pajak diatas kita uraikan unsur-unsur pajak sebagai berikut:
1. Pajak adalah membayar tunai artinya seorang mukallaf membayarnya dengan uang tunai tidak berupa barang. Hal ini sesuai dengan sistem ekonomi modern yaitu dengan membayar tunai bukan barter.
2. Pajak adalah kewajiban yang mengikat, artinya bahwa pajak adalah kewajiban yan dipungut dari setiap individu sebagai suatu keharusan. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa negara mempunyai kekuatan memaksa kepada rakyat. jadi pajak tidak membutuhan musyawarah atau persetujuan masyarakat pemilik harta. Masyarakat tidak boleh menolak pajak dan menolak keputusan pemrintah dalam membuat hukum perundang-undangan pajak, misalnya batasan barang ukurannya, ketentuannya, waktu penarikannya dan sebagainya.
3. Pajak adalah kewajiban pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah atau lembaga yang berwenang seperti majelis, majelis daerah, mejelis kota dan desa mewajibkan pajak kemudian hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umum.
4. Pajak adalah kewajiban yang bersifat final, artinya seorang mukallah tidak berhak untk menolak atau menuntut sekalipun tidak teripta suatu kemanfaatan, hal ini berbeda dengan orang yang hutang di mana dia boleh menarik hutangnya dan mengembalikan bila sudah jatuh.
5. Pajak tidak ada imbalannya, artinya tidak ada syarat bagi wajib pajak untuk memperoleh imbalan atau fasilitas kesejahteraan, jadi tidak ada hubungan antara membayar pajak dengan fasilitas yang diperoleh oleh wajib pajak daeri pemerintah bahkan terkadang wajib pajak tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah.
6. Pajak adalah kewajiban tuntutan politik untuk keuangan negara. Para pakar hukum ekonomi membatasi sasaran pajak untuk menutupi kebutuhan umum. Hubungan pajak dengan kebutuhan umum adalah suatu ikatan yang terpisah, sebab kesejahteraan umum menjadi alasan kenapa pajak ada. Dengan pajak pemerintah mendapatkan pemasukann untuk melakuka aktifitas negara seperti mewujudkan sasaran ekonomi sosial, budawya dan kepentingan umum dll.