Perjanjian aarbitrase.
Perjanjian arbitrase oleh Undang-Undang Arbitrase dalam pasal 1 butir 3 diberikan definisi, yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
Sebagai salah satu bntuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase tidak terlepas dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHperdata.
A. Bentuk Klausula Aritrase.
Dari berbagai sumber undang-undang peraturan dan konvens internasional, dikenal dua bentuk klausula arbitrase, yaitu:
1. Pactum de compromittendo
Dalam pactum de compromittendo, para pihak mengikat kesepakan akan menyelesaikan perselisihan melalui forum arbitrase sebelum timbul perselisishan, bentuk kalusula pactum de compromitttendo ini diatrur dalam :
A. Pasal 615 ayat 3 Rv. Yang berbunyi:
Adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan segketa-sengketa yang mungkin tmbul di kemudian hari kepada putusan seorang atau beberapa orang arbiter.(wasit).
B. Pasal 7 UU arbitrase, yang berbunyi
Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arabitrase.
Mngenai cara pembuatan klasu apactum de compromittendo di dalam UU maupun Rv tidak diatur secara tegas, nnamun dari segi pendekatan penafsiran dan praktik, dijumpai dua cara yang dibenarkan,yaitu:
a) Pertama: mencantumkan klasula arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok. Ini cara yang paling lazim. Perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan klausula arbitrase. Dalam perjanjian pokok langsung dimuat persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan, bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dikemudian hari, melalui forum arbitrase.
b) Kedua: pactum de compromittendo dibuat dalam akta tersendiri, perjanjian arbitrase dalam hal ini tidak langsusng digabung menjadi suatu dengan perjanjian pokok,tapi dibuat terpisah dalam akta tersendiri . Akta perjanjian pokok merupakan dokumen tersendiri, begitu juga perjanjian arbitrase , deengan demikian ada dua dokumen, yakni akta perjanjian pokok dan akta perjnjian arbitrase. Jadi pactum de compromittendo adalah akta yang terpisah darri perjanjian pokok. Waktu pembuatan perjanjian arbitrase harus tetap berpegang pada ketentuan , bahwa akta persetujuan arbitrase harus dibuat “sebelum” perselisihan atau sengketa terjadi. Hal ini harus sesuai dengna syarat formal keabsahan pactum de compormittendo, yaitu di buat sebelum pperselisihan di antra para pihak . Boleh dibuat beberapasaat setelah pembuata perjanjian pokok, bisa juga sibuat beberapa lama setelah pembuatan perjanjian pokok. Yan pasit dibuat sebelum terjadi perselisihan atau sengketa.
2. Akta Kompromis.
Bentuk perjanjian yang kedua disebu akta kompromis. Pengaturan tentang akta kompromise di atur dalam
a) Pasal 618 Rv yang berbunyi
1) Persetujan arbitras harus diadakan secara tertulis dan ditandatagani kedua belah pihak, jika para pihak tidak mampu menandatangani, maka persetujuan haru s dibuat di muka notaris.
2) Persetujuan harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama dan tempat tinggal parapihak. Dan juga nama serta tempat tinggal arbiter atau anggota para arbiter yang selalu harus dalam jumlah ganjil.
Penerapan atau syarat syahny akta kompromis meliputi sebagai berikut:
1) Pemuatan aktakompromis dilakukan setelah timbul sengketa;
2) Bentuknya harus akta tertulis, tidak dengan persetjuan lisan;
3) Akta kompromis harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, dalam hal para pihak tidak menandatangani, akta kompromis harus dibuat di depan notaris
4) Isi akta kompromis memuat:
a) Maslah yang disengketakan;
b) Nama dan tempat tinggal para phak;
c) Nama dan tempat tinggal arbiter, dan
d) Jumlah arbiter yang mereka tunjuk, jumlshmus harus ganjil.
b) Pasal 9 Undang-Undang arbitrase , yang berbunyi:
1) Harus berbentuk perjanjian tertulis dan ditandatangai oleh para pihak.
2) Apabila tidak dapat menandatangi maka di buat di depan notaris.
3) Perjanjian tertulis harus memuat:
a) Masalah yang dipersengketakan;
b) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
c) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
d) Tempat arbiter atau majelis aribitrase akan mengambil keputusan;
e) Nama lengkap sekretaris;
f) Jangka waktu penyelesaian sengketa;
g) Pernyataan kesediaan arbiter; dan
h) Pernyataan kesepakatan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat ketentuan pasal 3 maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
Dari penjelasa diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara akta pactum de compromittendo dengan kompromis terletak pada waktunya, kalau pactum de compromittendo dibuat sebelum terjadi perselisihan tapi kalau kompromis dibuat setelah perselisihan.